Asian Studies Forum

Tragedi Marubeni Memicu Kemarahan Investor Jepang

2008-01-08T21:57:00.000-08:00

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharusnya tidak tinggal diam menyaksikan ketidakpastian hukum investasi yang dialami oleh investor asing, terutama dari Jepang. Pengalaman pahit yang dialami oleh Marubeni Corporation (selanjutnya disebut Tragedi Marubeni) terbukti telah memicu kemarahan investor Jepang, sekaligus mengerem laju investasi Jepang di Indonesia. Bukan itu saja, Jepang juga mengalihkan tujuan investasinya dari Indonesia.

Data terakhir dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menyebutkan, Indonesia kini hanya menempati urutan ke sembilan dari sepuluh negara tujuan investasi Jepang, padahal sebelumnya berada di posisi kedua atau ketiga. Tercoretnya dari daftar lima besar tujuan investasi Jepang, karena ketidakpastian hukum yang luar biasa besar dan dinilai tidak memiliki sense of speed dalam mengimplementasikan reformasi kebijakan ekonomi.

Tentu saja hal ini menjadi masalah besar bagi ekonomi Indonesia, soalnya pertumbuhan ekonomi tanpa ditopang dengan investasi adalah hal yang mustahil. SBY sebenarnya sudah mengadari hal ini. Oleh sebab itu, Presiden SBY dan Wapres Yusuf Kalla sama-sama sudah berkunjung ke Jepang beberapa kali. Bukan itu saja, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M. Lutfi bahkan memasang iklan di Harian The Asahi Shimbun yang memuat UU Penanaman Modal baru, termasuk soal perlindungan bagi investor asing.

Namun demikian, hingga saat ini hasil yang diharapkan Indonesia nampaknya belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Hal ini pun sebenarnya bisa dimengerti karena akar permasalahan pengalihan tujuan investasi dari Indonesia belum disolusikan sepenuhnya dengan baik oleh pemerintahan SBY. Hingga saat ini, Tragedi Marubeni masih menjadi topik menarik yang menjadi bahan pembicaraan sekaligus kemarahan di kalangan pengusaha Jepang dan birokratnya.

Tragedi Marubeni ini mengundang perhatian investor internasional, karena dianggap menabrak kelaziman bisnis pada umumnya. Menurut media, SGC yang sebelumnya dimiliki oleh Grup Salim (yang terikat perjanjian MSAA) diserahkan kepada pemerintah, yang kemudian dilelang oleh BPPN dan kini dimilliki oleh Gunawan Yusuf melalui PT Garuda Panca Arta (GPA). Soal masalah utang dengan Marubeni, sebenarnya BPPN telah menjelaskan dan mengungkapkan keberadaan utang-utang tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Info Memo, bahkan PT GPA (Gunawan Yusuf) juga telah menandatangani Conditional Share Purchase and Loan Transfer Agreement (29 November 2001). Bukan itu saja, GPA juga memina bantuan agar terjadinya restrukturisasi utang terhadap Marubeni. Pada 12 Maret 2003, GPA juga telah mengajukan penawaran utang kepada Marubeni menjadi 19 juta dolar AS dalam bentuk prommissory note.

Sangat tidak masuk akal jika kemudian Marubeni Corporation yang memberikan utang PT Sweet Indolampung dan PT Indolampung Perkasa dan digunakan perusahaan untuk membangun pabrik gula dan pembelian mesin-mesin pabrik gula, kemudian menjadi pihak yang divonis bersalah. Padahal hingga saat ini pabrik dan mesin-mesin tersebut tetap beroperasi dan menghasilkan keuntungan yang signifikan dan dinikmati oleh pengusaha Gunawan Yusuf (pemilik baru). Sungguh kasihan nasib Marubeni Corporation.

Oleh sebab itu, jika kasus Tragedi Marubeni ini bisa diselesaikan dengan baik oleh Presiden SBY dan aparat-aparatnya, sesuai dengan hukum yang berkeadilan maka bisa dipastikan, kepercayaan investor Jepang dan investor asing lainnya akan pulih. Dengan demikian, Presiden SBY dan Wapres Kalla tidak perlu bolak-balik ke Jepang, apalagi sampai memasang iklan di media asing. Soalnya pemasangan iklan sama saja dengan menghambur-hamburkan uang negara, jika dalam prakteknya tidak efektif sama saja Terima kasih.

Indonesia Hanya Urutan Delapan Tujun Investasi Jepang

2008-01-04T01:01:00.000-08:00

[Kompas] - Surrvei terbaru Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menempatkan Indonesia di urutan kedelapan dari daftar negara tujuan investasi Jepang, yang berarti naik satu tingkat dari posisi sebelumnya.

Hal tersebut dikemukakan Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Tokyo M.Abas Ridwan di Tokyo, Jumat (4/1), sehubungan dengan prospek investasi Jepang di luar negeri. "Hasil survei terbaru JBIC ini seperti menjadi kado tahun baru bagi Indonesia di tahun 2008, setelah sebelumnya kita berada di posisi nomor sembilan," kata Abas Ridwan.

Masalah peringkat negara tujuan investasi Jepang itu mengemuka dalam dialog akhir tahun antara tim ekonomi KBRI Tokyo dengan pimpinan JBIC divisi Indonesia di akhir tahun 2007. "Ini cukup menggembirakan, mengingat sikap investor Jepang yang masih ’wait and see’ dalam menanamkan modalnya di Indonesia," katanya lagi.

Dalam pandangannya, kenaikan peringkat ini membuktikan Jepang menaruh kepercayaan terhadap upaya-upaya perbaikan iklim investasi di Indonesia. Meski demikian dia mengakui pebisnis Jepang masih terus mencermati perkembangan terbaru iklim investasi di tanah air.

Lebih jauh ia mengatakan, pemeringkatan ini baru akan betul-betul bermakna jika pengusaha Jepang mulai masuk kembali ke Indonesia untuk berinvestasi. Investasi di Indonesia diharapkan kembali marak di tahun 2008, sejalan dengan prediksi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen, sehingga masuknya investasi akan mempercepat realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut.

Tahun 2008 juga diharapkan menjaid babak baru bagi hubungan bilateral kedua negara, mengingat di tahun ini keduanya 50 tahun hubungan diplomatik, sejak ditandantangani perjanjian pada Januari 1958. "Apalagi ada perjajian ekonomi EPA yang bisa menjadi pintu masuk bagi babakan baru tersebut dan juga hubungan yang lebih luas di tahun-tahun mendatang," katanya.

Sementara itu, Direktur Divisi Bantuan untuk Indonesia JBIC, Satoshi Shigiya kepada Antara mengatakan survei memang dilakukan secara rutin dan hasilnya diumumkan secara terbuka kepada publik melalui internet. "Anda bisa melihat laporan terbaru itu di internet. Survei ini memang bisa menjadi panduan bagi pengusaha Jepang untuk berinvestasi di luar negeri," katanya lagi.

JBIC secara rutin melakukan survei setiap tahun mengenai minat pebisnis Jepang untuk menanamkan modalnya di luar negeri. Survei juga menyoroti kondisi dan situasi investasi di negara-negara yang masuk dalam daftar tujuan investasi tersebut.

Survei rutin

Survei yang diberi judul "Survey Report on Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing Companies" melibatkan sekitar seribu perusahaan, dimana lebih dari 60 persen perusahaan merespon survei yang dimulai sejak 1989. Kajian itu mencantumkan prioritas utama yang diharapkan bagi kegiatan bisnis baik di dalam maupun di luar Jepang, termasuk melengkapinya dengan daya saing masing-masing negara dimana perusahaan Jepang itu berada.

Sebelumnya sejak tahun 2007 tim ekonomi KBRI Tokyo melakukan berbagai kegiatan promosi investasi dan eksibisi perdagangan di Tokyo dan berbagai pusat bisnis lainnya di seantero Jepang. Peringkat Indonesia sendiri dalam satu dekade ini memang merosot di mata investor Jepang, meski Negeri Sakura itu tetap menjadi penanam modal terbesar dan mitra dagang utama Indonesia.

Tahun-tahun sebelumnya Indonesia selalu menduduki peringkat nomor dua atau tiga dari negara tujuan investasi Jepang. Namun sejak beberapa tahun belakangan negara-negara tetangga seperti Vietnam, dan Thailand terus menduduki peringkat lebih baik ketimbang Indonesia.

Sejak tahun 1967 hingga 2007 total jumlah investasi Jepang mencapai sebesar 40 miliar dollar AS, dan hubungan perdagangan kedua negara masih memberikan surplus bagi Indonesia sebesar 14.2 miliar dollar AS.

Ditjen Postel Undang Investasi Asing Dalam TIS 2007

2007-12-12T00:24:00.000-08:00

[Kapan Lagi] - Dirjen Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika (Postel Depkominfo) mengundang investasi asing dan investasi nasional sektor telekomunikasi dalam penyelenggaraan Telecommunication Infrastructure Summit (TIS) 2007 yang akan digelar, Rabu (12/12), di Jakarta.

"Saya berharap, kita mampu menampilkan daya tarik bagi pihak investor untuk berpartisipasi dalam bentuk penanaman modal atau kerja sama pengembangan dan pembangunan infrastruktur berkesinambungan di bidang telekomunikasi nasional," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Muhammad Nuh dalam pesan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Humas Ditjen Postel, Gatot Dewobroto dalam jumpa pers acara tersebut di Kantor Ditjen Postel di Jakarta, Selasa (11/12).

Seminar yang akan dihadiri oleh 200-300 peserta dari pelaku industri telekomunikasi nasional dan internasional, pejabat pemerintah, swasta, pengamat sampai investor ini bertemakan Indonesia Telecommunication Bussines Review.

Gatot mengatakan, seminar ini merupakan ajang perbandingan dan menjadi momentum strategis bagi sektor telekomunikasi dalam saling me-review kebijakan regulasi dan bisnis telekomunikasi nasional Indonesia dalam situasi yang dinamis ini.

"Seminar ini memungkinkan kalangan dunia usaha sektor telekomunikasi untuk mempresentasikan berbagai persoalan, strategi dan solusi menghadapi tantangan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi Indonesia," kata Gatot.

Oleh sebab itu, Ditjen Postel juga melibatkan pihak Kadin sebagai representasi kalangan dunia usaha, untuk turut persiapan dan pelaksanaan acara yang rencananya akan dibuka secara resmi oleh Direktur Telekomunikasi Ditjen Postel, Budi Santoso.

Gatot memperkirakan, banyak hal tentang telekomunikasi yang akan mengemuka dalam acara tersebut, misalnya, tentang tingkat kemajuan dalam mengatasi permasalahan infrastruktur telekomunikasi nasional dan pandangan para pelaku bisnis dan termasuk analis pasar menyikapi perkembangan telekomunikasi nasional.

"Juga mengenai permasalahan signifikan yang dihadapi pemerintah dan kalangan dunia usaha dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi nasional, serta tantangan industri manufaktur domestik dalam menghadapi persaingan global," kata Gatot menjelaskan.

Wakil Ketua Panitia Tetap bidang Telekomunikasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Teguh Anantawikrama yang hadir dalam jumpa pers itu mengatakan, pihaknya mengharapkan adanya tanggapan dan pendapat dari kalangan masyarakat mengenai telekomunikasi di Indonesia.

Sementara bagi kalangan industri telekomunikasi, kata Teguh, ajang ini bisa menjadi tempat untuk membahas berbagai masalah telekomunikasi salah satunya mengenai pemakaian 35% kandungan lokal untuk telekomunikasi.

"Kita akan membahas dan menyamakan persepsi mengenai kandungan lokal telekomunikasi, karena ada perbedaan di kalangan pelaku usaha telekomunikasi bagaimana menghitung pemakaian kandungan lokal itu," kata Teguh.

Teguh menambahkan, lewat acara ini, Ditjen Postel dan Kadin berusaha untuk menyamakan langkah-langkah bisnis dari para pelaku usaha bidang telekomunikasi, sehingga dapat menunjang perkembangan industri telekomunikasi Indonesia ke depannya.

Komitmen Investasi Asing 2007 Dekati Tingkat Pra-krisis Moneter

2007-12-12T00:05:00.000-08:00

[ANTARA NEWS] - Komitmen investasi asing di Indonesia pada 2007 sudah mencapai 31,33 miliar dolar AS atau sudah hampir mencapai nilai investasi asing sebelum krisis moneter 1997, yakni sekitar 33 miliar dolar AS, kata seorang pejabat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.

Peningkatan drastis nilai komitmen investasi asing pada 2007 dibanding 2006 yang hanya 8,70 miliar dolar AS itu membuktikan meningkatnya kepercayaan banyak investor asing terhadap Indonesia, kata Wakil Ketua BKPM untuk Promosi Investasi, Darmawan Djajusman, di Melbourne, Jumat.

"Indikasi meningkatnya kepercayaan investor asing kepada Indonesia ini antara lain juga bisa dilihat penguatan indeks Bursa Efek Jakarta," katanya, di depan sekitar 100 orang investor Australia dalam Forum Investasi Festival Indonesia (FI) 2007 di Hotel Sofitel, Melbourne.

Darmawan memaparkan kondisi aktual perekonomian dan dampak positif dari pemberlakuan undang-undang investasi yang baru terhadap daya tarik Indonesia di mata investor.

Ia mengatakan berbagai indikator makro ekonomi Indonesia juga semakin menambah daya tarik. Beberapa indikator tersebut adalah angka pertumbuhan produk domestik bruto yang mencapai sekitar enam persen, cadangan devisa 51,43 miliar dolar AS (hingga 31 Agustus 2007), suku bunga Bank Indonesia sebesar 8,25 persen, inflasi 3,58 persen (Januari-Agustus 2007) dan realisasi investasi yang mencapai 11,70 miliar dolar AS atau naik 123,16 persen (Januari-Agustus 2007), katanya.

"Yang tak kalah penting untuk diingat para investor Australia adalah ada sekitar 18 juta orang kelas menengah di Indonesia ...," katanya.

Peningkatan nilai komitmen investasi di Indonesia itu juga terlihat dalam kecenderungan investasi dalam negeri. Pada periode Januari - Agustus 2007, nilai investasi domestik meningkat sekitar 50,96 persen dari 10,75 miliar dolar AS pada 2006 menjadi 16,23 miliar dolar AS.

Bagi para investor Australia, peluang investasi di Indonesia tidak lagi hanya terbatas pada sektor pertambangan yang selama bertahun-tahun menjadi pilihan utama mereka, tetapi juga di sektor-sektor lain, seperti infrastruktur berupa pelabuhan dan jalan tol, usaha kecil dan menengah, serta perbankan, katanya.

Di bidang pembangunan infrastruktur misalnya, listrik dan jalan tol terbuka bagi para investor asing karena ada kebutuhan listrik sekitar 13.500 Mega Watt serta 38 jalan tol, katanya.

Jadi, jika selama ini para investor asing, termasuk Australia, cenderung melirik daerah-daerah di luar Jawa karena sumberdaya alamnya yang besar, potensi investasi juga masih terbuka di wilayah Jawa, tambahnya.

Menurut Darmawan, peningkatan drastis nilai komitmen investasi asing ke Indonesia pada 2007 ini tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan undang-undang investasi baru dan kebijakan satu pintu (one stop shop policy) dimana BKPM mengumpulkan para wakil dari berbagai kementerian terkait dan Pemda-Pemda di dalam satu atap sehingga pelayanan dan proses perizinan bagi para investor semakin baik dan cepat.

Beberapa ciri undang-undang investasi RI yang baru itu adalah terjaminnya pelayanan yang sama, tidak adanya keharusan modal minimal, adanya jaminan kebebasan membawa keluar investasi dan keuntungan, kepastian hukum, penyelesaian sengketa dan pelayanan investasi yang baik kepada para investor, katanya.

"Dari hak guna tanah pun, saat ini para investor diberikan hak pengolahan tanah selama 95 tahun, hak pembangunan 80 tahun dan hak guna tanah 70 tahun," katanya.

Disamping itu, para investor asing pun kini diberikan insentif fiskal baik berupa pengecualian maupun pengurangan pajak pendapatan untuk sektor-sektor tertentu, kata Darmawan.

Sementara itu, Peter Nevile dari "Nevile & Co.Commercial Lawyers" mengingatkan para investor dan pengusaha Australia agar menurunkan harapan yang terlalu tinggi kepada Indonesia pasca era reformasi yang membawa dampak positif bagi tumbuhnya demokrasi.

Karena, menurut dia, perubahan di negara itu tidak dapat selesai hanya dalam waktu "semalam". "Jadi tolong bantu Indonesia," kata Nevile.

Tingkatkan kemitraan

Sebelumnya, Konsul Jenderal RI di Melbourne, Budiarman Bahar, mengatakan Forum Investasi yang terlaksana atas kerja sama BKPM dengan KJRI Melbourne itu diharapkan dapat meningkatkan kemitraan para pengusaha kedua negara.

Sejauh ini, Indonesia masih merupakan mitra perdagangan ke-13 Australia, dengan nilai perdagangan bilateral mencapai sekitar 10,4 miliar dolar AS, katanya.

Duta Besar RI untuk Australia dan Vanuatu, TM Hamzah Thayeb, dalam sambutannya pada acara itu menekankan bahwa "Indonesia Baru" yang demokratis terus menggeliat dan berprospek cerah ke depan.

Kemitraan Indonesia dan Australia pun semakin menguat di berbagai bidang, ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kemitraan komprehensif dan Perjanjian Lombok yang mencakup beragam sektor, katanya.

Festival Indonesia (FI) 2007 yang diselenggarakan untuk yang ketiga kalinya pada 9-11 November ini juga diisi dengan pameran dagang, 'Malam Sulawesi', dan bazar makanan Indonesia.

Dalam festival yang berlangsung di kawasan Waterfront City Dockland, Melbourne, itu para delegasi dari sejumlah Pemda kabupaten dan provinsi di Indonesia ikut memeriahkan acara budaya dan perdagangan.

Mereka itu berasal dari Pemda Kabupaten Sleman, Dekranasda Provinsi Bali, Pemprov Sumbar, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, Pemda Jawa Barat, DKI Jakarta, Pemda Kalimantan Tengah, dan Pemprov Gorontalo.

Selain itu delegasi Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi, Pemprov Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.

Disamping pertunjukan seni budaya Nusantara, festival yang diharapkan pihak KJRI Melbourne dihadiri sedikitnya 30 ribu orang itu juga menampilkan lokakarya pembuatan Batik Sleman dan tarian Nusantara.

Festival yang penyelenggaraannya melibatkan sekitar 200 orang mahasiswa Indonesia di Melbourne dan pembiayaannya antara lain didukung oleh Bank Indonesia, BNI, Bank Mandiri, BRI, BHP dan Garuda Indonesia itu juga menghadirkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Muliaman Hadad. (*)

Investasi Asing dan Lokal Naik

2007-12-05T00:09:00.000-08:00

[TEMPO INTERAKTIF] - Kepala Badan kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi menyatakan pembiayaan penanaman modal asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN) naik dua kali lipat. Dibandingkan realisasi investasi Januari-Oktober tahun lalu, tahun ini tumbuh tumbuh 92 persen. "PMA tumbuh 176 persen dan PMDN tumbuh sekitar 22 persen," ujarnya, Rabu (5/12).

Dia mengatakan, yang melambat justru tumbuhnya belanja pemerintah. Berdasarkan data Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik belanja pemerintah tidak bisa tumbuh diatas 12 persen.

Komitmen Investasi Asing Mencapai 31,33 Miliar Dollar AS

2007-11-09T00:03:00.000-08:00

[Jaknews] - Komitmen investasi asing di Indonesia pada 2007 sudah mencapai 31,33 miliar dollar AS atau sudah hampir mencapai nilai investasi asing sebelum krisis moneter 1997 yakni sekitar 33 miliar dollar AS. "Peningkatan drastis nilai komitmen investasi asing pada 2007 dibanding 2006 yang hanya 8,70 miliar dollar AS itu membuktikan meningkatnya kepercayaan banyak investor asing terhadap Indonesia," kata Wakil Ketua BKPM untuk Promosi Investasi, Darmawan Djajusman, di Melbourne, Jumat (9/11).

"Indikasi meningkatnya kepercayaan investor asing kepada Indonesia ini antara lain juga bisa dilihat penguatan indeks Bursa Efek Jakarta," ungkapnya di depan sekitar 100 orang investor Australia dalam Forum Investasi Festival Indonesia (FI) 2007 di Hotel Sofitel Melbourne.

Darmawan memaparkan kondisi aktual perekonomian dan dampak positif dari pemberlakuan undang-undang investasi yang baru terhadap daya tarik Indonesia di mata investor.

Ia mengatakan, berbagai indikator makro ekonomi Indonesia juga semakin menambah daya tarik. Beberapa indikator tersebut adalah angka pertumbuhan produk domestik bruto yang mencapai sekitar enam persen, cadangan devisa 51,43 miliar dollar AS (hingga 31 Agustus 2007), suku bunga Bank Indonesia sebesar 8,25 persen, inflasi 3,58 persen (Januari-Agustus 2007) dan realisasi investasi yang mencapai 11,70 miliar dollar AS atau naik 123,16 persen (Januari-Agustus 2007). "Yang tak kalah penting untuk diingat para investor Australia adalah ada sekitar 18 juta orang kelas menengah di Indonesia," katanya.

Peningkatan nilai komitmen investasi di Indonesia itu juga terlihat dalam kecenderungan investasi dalam negeri. Pada periode Januari-Agustus 2007, nilai investasi domestik meningkat sekitar 50,96 persen dari 10,75 miliar dollar AS pada 2006 menjadi 16,23 miliar dollar AS.

Bagi para investor Australia, peluang investasi di Indonesia tidak lagi hanya terbatas pada sektor pertambangan yang selama bertahun-tahun menjadi pilihan utama mereka, tetapi juga di sektor-sektor lain seperti infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan tol, usaha kecil dan menengah, serta perbankan. "Di bidang pembangunan infrastruktur misalnya, listrik dan jalan tol terbuka bagi para investor asing karena ada kebutuhan listrik sekitar 13.500 megawatt serta 38 jalan tol," ungkapnya.

Jadi, jika selama ini para investor asing, termasuk Australia, cenderung melirik daerah-daerah di luar Jawa karena sumber daya alamnya yang besar, potensi investasi juga masih terbuka di wilayah Jawa.

Menurut Darmawan, peningkatan drastis nilai komitmen investasi asing ke Indonesia pada 2007 ini tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan undang-undang investasi baru dan kebijakan satu pintu (one stop shop policy) dimana BKPM mengumpulkan para wakil dari berbagai kementerian terkait dan Pemda-Pemda di dalam satu atap sehingga pelayanan dan proses perizinan bagi para investor semakin baik dan cepat.

Rela Malaysia Bisa Jadi Sebuah Departemen

2007-10-28T08:53:00.000-07:00

[Antara News] - Menteri Dalam Negeri Malaysia Mohd Radzi Sheikh Ahmad mengatakan bukan mustahil pasukan sukarelawan (Rela) yang mempunyai hampir setengah juta anggota itu statusnya ditingkatkan menjadi suatu departemen setelah 36 tahun mengabdi.

"Usulan itu telah dibuat untuk mewujudkan Rela sebagai suatu departemen tetapi masih tahap kajian awal dan hal itu tergantung kepada keputusan kerajaan Malaysia," kata Menteri itu dalam satu pertemuan dengan Bernama, Minggu. Kajian sedang dilakukan dan butuh waktu yang agak lama karena kerajaan tidak mau tergesa-gesa membuat keputusan tersebut.

Peranan Rela telah diakui masyarakat apalagi dengan upaya memberantas pendatang asing dan membantu masalah-masalah lain, termasuk bantuan darurat dan keamanan, katanya. Berdasarkan informasi kantor pusat Rela, setelah menerima wewenang memeriksa dan menahan pendatang tanpa izin pada 1 Febuari 2005, Rela telah menahan 8,244 orang pada 2005, 25,045 orang pada 2006 dan 24,770 orang sepanjang delapan bulan pertama tahun ini.

Mohd Razdi berpuas hati dengan peranan yang dimainkan anggota Rela karena tidak hanya telah berkorban waktu dan tenaga, tetapi juga uang untuk membeli pakaian seragam karena kerajaan hanya menyediakan pakaian seragam untuk 30.000 anggota saja.

Kementerian Dalam Negeri akan membentuk pasukan elit Rela yang akan menjadi barisan terdepan dalam menangani kasus-kasus tertentu. "Setiap anggota elit itu mempunyai kemampuan menguasai bahasa asing dan keahlian tertentu," katanya dan pasukan elit akan dimulai dari Kuala Lumpur. Disebutkan, anggota pasukan elit tidak harus profesional tetapi harus punya ketrampilan karena mereka tidak akan diberikan gaji.

Rela yang didirikan pada 11 Januari 1972 kini mempunyai 488.832 anggota di seluruh negara dan mayoritas anggotanya laki-laki. (Minggu : 28/10/2007)

Soetrisno Bachir Desak Nasionalisasi Perusahaan Malaysia

2007-10-17T08:32:00.000-07:00

[Antara] - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir menyarankan pemerintah agar menasionalisasi aset-aset Malaysia di Indonesia, mengingat perlakuan bangsa itu yang sudah keterlaluan menginjak harga diri Indonesia. "Permohonan maaf saja tidak cukup, penghinaan yang diterima bangsa Indonesia oleh aparat keamanan dan masyarakat Malaysia sudah sampai di titik yang tidak terampunkan," kata Soetrisno Bachir melalui SMS yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.

Pernyataan Soetrisno Bachir itu menyikapi kenyataan perlakuan bangsa Malaysia sudah sedemikian keterlaluan menginjak-injak harga diri anak bangsa Indonesia. Perlakuan tersebut mulai dari pemerkosaan TKW oleh aparat keamanan dan RELA Malaysia, penyiksaan TKW oleh para majikan Malaysia yang menyebabkan puluhan WNI meninggal dunia dan ratusan lainnya trauma hingga penggiringan istri diplomat Indonesia di Malaysia.

Untuk itu, katanya, kita harus mendesak pemerintah Indonesia untuk menasionalisasi saja perusahaan-perusahaan Malaysia di Indonesia.Dikatakannya berbagai perusahaan Malaysia tersebut selama ini telah menikmati keuntungan yang besar dari bumi Indonesia.Mereka juga mengeksploitasi tenaga kerja bangsa Indonesia dengan harga murah."Sebelum pemerintah Malaysia serius menindak warganya yang biadab, perusahaan Malaysia di Indonesia harus dinasionalisasi," demikian Soetrisno Bachir. (*)

Presiden Yudhoyono Titip Surat kepada Ginandjar

2007-10-12T00:43:00.001-07:00

[Kompas] - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menitipkan surat pribadinya kepada Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda melalui Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ginandjar Kartasasmita yang akan berangkat ke Jepang dalam waktu dekat.

Untuk menerima titipan surat itu, Ginandjar datang ke Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (11/10). Ginandjar berada di Kantor Presiden sekitar 1,5 jam.

"Tidak ada yang serius dalam pertemuan tadi. Presiden cuma menitipkan surat kepada PM Fukuda yang baru saja terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang," ujar Ginandjar yang bergegas meninggalkan kerumunan wartawan di Kantor Presiden.

Isi surat

Mengenai apa isi surat yang dititipkan Presiden Yudhoyono untuk PM Fukuda, Ginandjar mengaku tidak tahu karena belum membukanya.

Menurut Ginandjar, mengingat akan adanya perayaan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang tahun 2008, surat tersebut kemungkinan menyangkut hal itu.

Ginandjar mengemukakan, hubungan para pemimpin di Indonesia dengan PM Fukuda relatif dekat.

Beberapa minggu sebelum dipilih menjadi perdana menteri Jepang menggantikan PM Abe, Fukuda berkunjung ke Indonesia.

Saat bertemu dengan Presiden Yudhoyono, Fukuda memberikan jaminannya. Ia mengatakan, politik dan pemimpin Jepang boleh dan bisa berubah, tetapi kesinambungan hubungan Jepang dengan Indonesia tidak akan banyak berubah. (INU)

Tidak Rela Atas Perlakuan Hansip Malaysia

2007-10-11T07:33:00.000-07:00

[KOINS] - Inilah akibatnya jika rakyat memiliki pemerintahan yang tidak kuat. Meskipun rakyat sudah mengecam habis-habisan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh “Rela” atau hansip Malaysia, namun sikap pemerintah Indonesia terkesan sangat lemah. Malah. Pemerintah turut berkomentar seperti rakyat, padahal sebagai pemimpin di negeri ini mereka lebih tepat melakukan tindakan atau aksi atas kejadian ini. Jangan no action, talk only (NATO)!

Ini tentu sangat menyayat hati kita yang sama sekali tidak rela atas perlakuan brutal hansip Malaysia tersebut. Keprihatinan kita semakin bertambah, ketika mendengar, Pemimpin bangsa ini lebih sibuk mengomentari kesiapanannya menghadapi pemilihan presiden 2009 nanti daripada mengurusi rakyatnya. Mau apa jadinya, bangsa Indonesia yang katanya gemah ripah lohjinawi ini. Mengapa kita tidak memiliki pemimpin yang bisa menegakkan harga diri bangsa dan negaranya ?

Sekedar mengingatkan, ada beberapa kebiadaban dan kesemena-menaaan hansip Malaysia dan polisi Malaysia terhadap kita. Pertama, kasus penangkapan terhadap istri atase pendidikan pada Kedubes Indonesia yang sedang belanja di mal. Sang isteri tidak melakukan kesalahan apa-apa, ia memiliki dokumen yang lengkap sebagai istri diplomat, namun tetap ditahan – meski kemudian dibebaskan. Kedua, kasus penggeledahan kasar yang dilakukan terhadap mahasiswa di Kuala Lumpur. Mereka mendobrak pintu dan meninggalkannya dalam kondisi rusak, tanpa kata maaf.

Ketiga, kasus pengeroyokan terhadap wasit karateka asal Indonesia, Donald Peter Luther Kolopito. Tanpa alasan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan mereka menghajar Luther secara brutal sampai babak belur. Keempat, kasus TKI, tentu kasus ini tidak bisa dihitung dengan jari. Hampir setiap hari ada saja TKIyang disiksa dan diperlakukan secara diskriminatif karena dianggap sumber keonaran.

Sangat tidak pantas pemerintah mengerdilkan diri sendiri dengan merelakan rakyatnya dihina bahkan dianiaya secara semena-mena. Dalam pandangan kami, kita harus menunjukkan keberanian bahwa Indonesia tidak mau dilecehkan. Caranya tidak cukup dengan himbauan apalagi cuma tuntutan kata maaf, melainkan melalui tindakan yang jelas dan nyata. Inilah momentum penting bagi Presiden Soesilo Yudhoyono (SBY) untuk menyatakan dirinya sebagai orang yang tegas dan berwibawa – bukan sebagai orang peragu, seperti yang dikritik banyak orang. Kita tunggu, tindakan pemerintah sekarang juga.

Aktivis Buruh Migran Desak Pembubaran RELA

2007-10-09T21:52:00.000-07:00

[Tempo Interaktif] - Aktivis buruh migran (Migrant Care) mendesak Pemerintah pro aktif menuntut Pemerintah Malaysia membubarkan RELA (Ikatan Relawan Rakyat), sebuah milisi sipil yang dibentuk pemerintah Malaysia.

Direktur Eksekutif Migrant CARE Anis Hidayah melalui surat elektroniknya kepada Tempo menyatakan, pihaknya juga akan mengadukan Pemerintah Malaysia kepada Human Rights Council dan UN Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants Perserikatan Bangsa-Bangsa. Alasannya, "Malaysia dengan sistematik membentuk milisi sipil pelanggar HAM buruh migran," kata Anis.

Menurut dia, tindak kekerasan dan perlakuan terhadap buruh migran di luar batas kemanusiaan itu tidak ubahnya seperti gang criminal terorganisasi untuk menciptakan ketakutan dan terror pada buruh migran yang bekerja di Malaysia.

Tindakan RELA menangkap istri seorang diplomat Indonesia dan juga mengobrak-abrik asrama mahasiswa Indonesia merupakan bukti milisi sipil Malaysia itu telah bertindak melampaui batas. Selain itu, pekan lalu, juga terungkap dua kasus perkosaan yang dilakukan oleh anggota polisi Malaysia dan anggota RELA terhadap buruh migran perempuan asal Indonesia yang sedang hamil.

Buruh migran tersebut diidentifikasi berasal dari Lampung. Kasus perkosaan oleh RELA ini bukan hanya dilakukan kali ini saja. Dalam tahun ini Migrant CARE juga mengadvokasi kasus serupa yang dialami buruh migran perempuan asal Nusa Tenggara Barat.

Migrant Care menyayangkan sikap Malaysia yang tak pernah menindaklanjuti berbagai kebrutalan itu dan bahkan cenderung mengabaikannya. Lebih-lebih lagi, Pemerintah juga sangat lamban untuk menuntut Pemerintah Malaysia memproses tindakan kriminal yang dilakukan oleh RELA dan juga aparat Malaysia lainnya. (*)

Sikap Indonesia Harus Tegas Soal Myanmar

2007-09-28T03:45:00.001-07:00

[Asia Studies Forum] - Sampai saat ini Indonesia terkesan kurang tegas dalam menyikapi persoalan Myanmar. Padahal sebagai anggota tidak tetap Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Indonesia harus menunjukkan ketegasan dalam menyikapi situasi terakhir di Myanmar.

Pemerintah Indonesia seharusnya berani mendesak DK PBB agar mengirimkan tim kemanusiaan ke Myanmar. Pengiriman humanitarian intervention ke Myanmar ini dianggap penting, soalnya pelanggaran hak azasi manusia (HAM) di negara tersebut semakin memburuk dan menjadi ancaman bagi perdamaian.

Selain mengambil inisiatif dengan mendesak PBB tersebut, Indonesia juga seharusnya berani mengusulkan agar ASEAN membekukan keanggotaa Myanmar sampai demokrasi di negara itu pulih kembali. Pernyataan Indonesia sangat penting untuk menegakkan wibawa dan kehormatan bangsa sekaligus menjunjung tinggi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam pandangan kami, seharusnya Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil peran secara terbuka dengan membuat pernyataan tegas yang menolak tindakan represif junta militer dalam menghadapi gejolak politik di Myanmar. Bagaimana menurut Anda ?

(Sumber : Kontan (1/10/2007), Bisnis Jakarta (9/10/2007)

Ketua Panja Illegal Logging DPR Kembalikan Bingkisan dari Raja Garuda Mas (RGM)

2007-09-27T23:53:00.000-07:00

[Detik Dotcom] - Meski KPK telah melarang pejabat negara menerima bingkisan Lebaran, ternyata masih ada perusahaan yang nekat memberikan parcel. Salah satunya PT RGM Indonesia. Parcel itu diterima Aulia Rahman, Ketua Panja Illegal Logging yang juga anggota FPG DPR. Namun, karena takut dengan pasal gatifikasi, Aulia berencana mengembalikan bingkisan berukuran 25 X 25 cm itu.

“Saya ini pejabat negara, karena ada UU Gratifikasi dan seruan lasangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saya akan mengembalikan ini,” kata Aulia dalam jumpa pers di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (28/9).

Aulia juga mengaku tidak kenal mengenal pimpinan RGM. “Saya tidak kenal dengan para pejabatnya, dan pekerjaan saya tidak ada hubungannya dengan perusahaan itu. Memang saya menjadi Ketua Panja Illegal Logging, dan saya pernah mengeluarkan pernyataan kerusakan hutan tanggung jawab siapa,” beber Aulia.

Bingkisan yang dibungkus dengan kertas coklat itu diberikan menjelang buka puasa Kamis, 27 September. Bingkisan itu dikirimkan langsung ke rumahnya di kawasan Cikini. “Saya tidak berhak membuka di sini, biar nanti saya serahkan ke KPK biar dibuka, kalau mau.” Kata Aulia.

Kepada wartawan, Aulia memperlihatkan amplop bertuliskan “Kepada Yth, Bapak Aulia Rahman SH di tempat”. Di sudut lain tertulis “Dari PT RGM Indonesia di Jalam MH Thamrin, No 31, Jakarta 10230”. “Namanya saja sudah salah, padahal saya sudah doctor,” cetus Aulia.

Hubungan Indonesia-Jepang Tetap Baik Meski Sejumlah Menteri Terlibat Skandal

2007-09-07T00:50:00.000-07:00

[Kapan Lagi] - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, hubungan Indonesia dengan Jepang tidak akan berubah atau tetap terjalin dengan baik, meskipun saat ini terjadi beberapa skandal politik yang menjerat sejumlah menteri di negara itu.

"Hubungan antara Jepang dan Indonesia tidak akan berubah, walaupun terjadi perkembangan politik di Jepang," kata Presiden Yudhoyono, seperti diungkapkan Juru Bicara Presiden Dino Patti Djalal, di Kantor Presiden, sesaat Presiden menerima delegasi Japan Indonesia Association (Japinda) dan Perhimpunan Persahabatan Indonesia Jepang (PPIJ).

Delegasi Japinda dan PPIJ yang dipimpin anggota senior parlemen Jepang dari Liberal Democratic Party (LDP), Yasuo Fukuda, dan didampingi Dubes Jepang untuk Indonesia Shin Ebihara, menyampaikan rencana perayaan ulang tahun ke-50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang.

Sedangkan Presiden Yudhoyono didampingi Mensesneg Hatta Rajasa dan Seskab Sudi Silalahi.

Delegasi tampak didampingi pengusaha Rachmat Gobel, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginanjar Kartasasmita, Agus Gumiwang serta Heru Santoso.

Menurut Presiden Yudhoyono, Dino menjelaskan, menghargai sekali peran Japinda yang ingin menjembatani "people to people contact" antara Indonesia-Jepang.

"Presiden meminta agar Japinda dan pemerintah Jepang dapat membantu Indonesia mengembangkan apa yang dinamakan ekonomi kreatif. Ekonomi yang dimotori oleh kreativitas, dimotori oleh knowledge, didorong teknologi," kata Dino.

Ini menunjukkan indikasi komitmen dan peran lembaga itu untuk mendorong peningkatan hubungan yang makin erat antara kedua negara ke depan.

Presiden Yudhoyono ujar Dino, juga menyatakan dukungan penuh atas upaya untuk merayakan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang tersebut.

"Dan beliau (Presiden--red), meminta agar perayaan hubungan ini dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang konstruktif dan mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat," tutur Dino.

Sementara itu, Yasuo Fukuda mengatakan ingin menjadikan perayaan 50 tahun hubungan diplomatik ini sebagai momentum meningkatkan kembali hubungan bilateral Indonesia-Jepang.

"Kita ingin hubungan ini memasuki tahapan yang baru. Kami ingin menarik perhatian seluruh rakyat maupun pengusaha Jepang dan Indonesia agar mencari terobosan atau cara-cara baru meningkatkan kualitas hubungan Jepang dan Indonesia," jelas Fukuda.

Presiden Yudhoyono Ajak Swasta Jepang Tingkatkan Investasi di Indonesia

2007-08-20T00:38:00.000-07:00

[Antara News] - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pengusaha Jepang terus meningkatkan investasinya di Indonesia seiring dengan dimulainya babak baru kerjasama Indonesia-Jepang melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi (Economic Partnership Agreement/EPA).

Hal itu diungkapkan Presiden Yudhoyono, saat meresmikan pembentukan Indonesia-Jepang Forum, yang disaksikan juga Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Muhammad S. Hidayat, Ketua Nippon Keidanren, Fujio Matarai, dan CEO Jetro, Yashuo Hayashi, di Jakarta, Senin.

Presiden Yudhoyono menjelaskan, apabila swasta kedua belah pihak dapat terus meningkatkan kontribusi yang nyata dalam implementasi EPA tersebut, maka dapat memetik keuntungan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Karena itu, saya menyambut pernyataan PM Abe, yang memberikan komitmen untuk memacu kerjasama di bidang perdagangan dan investasi di Indonesia," ujar Presiden.

Senada dengan Presiden Yudhoyono, PM Jepang, Shinzo Abe, dalam sambutannya menyambut baik upaya meningkatkan kerjasama dagang dan investasi di kedua negara.

Dengan EPA, menurut dia, diharapkan dapat mendorong mutualisme di semua bidang bukan saja bidang perdagangan dan investasi tetapi juga di sektor lainnya.

Untuk memperkokoh kerjasama bisnis, katanya, maka dalam lima tahun mendatang investasi Jepang di Indonesia bisa meningkat menjadi sekira 7 miliar dolar Amerika Serikat (AS) yang meliputi bidang energi, konstruksi, minyak dan gas, serta otomotif.

Presiden Yudhoyono juga menjelaskan, hubungan diplomatik Indonesia-Jepang pada tahun 2008 memasuki usia 50 tahun.

"Kedua pihak optimis bisa memacu kerjasama yang lebih konkret dari yang telah terjalin selama ini," ujar Presiden.

Kepala Negara mengemukakan, saat ini ada sekira 1.200 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia dengan tenaga kerja mencapai sekitar 200.000 orang.

"'Corporate culture' Jepang juga banyak diterapkan di Indonesia, di mana banyak perusahaan dan manajer Indonesia memperoleh alih teknologi dan manajemen dari Jepang," kataPresiden.

Dengan kemitraan strategis seperti EPA ini, menurut Presiden, diharapkan Jepang dapat berada di posisi penting sebagai mitra dagang Indonesia.

"Bagi Jepang posisi Indonesia juga makin penting, karena Indonesia saat ini menjadi negara demokrasi terbesar ke tiga di dunia, yang pertumbuhan ekonominya mulai dinamis pada level 6,3 persen," demikian Presiden Yudhoyono. (*)

Investasi Asing Stagnan

2007-07-05T00:19:00.000-07:00

[Kompas] -Krisis listrik di Sumatera Utara yang berkepanjangan membuat investasi asing sejak tahun 2004 stagnan. Belakangan ini, sejumlah perusahaan asing bahkan menurunkan produksi karena ketersediaan energi listrik dan bahan bakar gas minim.

"Banyak investor asing yang semula berniat investasi, batal merealisasikan niat mereka. Semua itu karena ketersediaan listrik tidak terjamin," kata Sekretaris Badan Investasi dan Promosi (Bainprom) Sumatera Utara (Sumut) Abdul Wahid Aritonang, Kamis (4/10) di Medan.

Perusahaan asing yang sudah ada, kata Wahid lagi, sekarang ini berangsur-angsur mengurangi produksi lantaran listrik tidak cukup. "Pengurangan produksi dengan sendirinya berdampak pada pengurangan tenaga kerja di sektor industri," katanya, tanpa memberi rincian lebih lanjut.

Berdasarkan data dari Bainprom Sumut, secara kumulatif, rencana proyek penanaman modal asing (PMA) mulai tahun 1968 sampai Juni 2007 sebanyak 438 proyek, dengan nilai investasi 9,57 miliar dollar AS. Proyek sebanyak itu diperkirakan menyerap tenaga kerja 194.688 orang.

Kenyataannya, hanya 45 proyek dengan nilai investasi 4,09 miliar dollar AS yang terealisasi. Jumlah tenaga kerja yang terserap 64.832 orang.

Secara terpisah, Manajer Pemasaran PT Kawasan Industri Medan (KIM) Jefri M Sirait mengatakan, pertumbuhan PMA tak ada sejak 2004. Hal ini akibat ketersediaan energi minim. Dari 340 industri yang ada di KIM, lanjut Jefri, 10 persen di antaranya merupakan PMA dan selebihnya adalah penanaman modal dalam negeri. PMA itu pada umumnya bergerak di sektor sarung tangan, keramik, minyak goreng, furnitur, pengolahan biji cokelat, pupuk, dan pakan ternak.

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut Parlindungan Purba, satu-satunya jalan untuk keluar dari krisis listrik di Sumut adalah membuat pembangkit listrik baru.

Minta maaf

Krisis listrik juga dikeluhkan masyarakat Sulawesi Utara (Sulut). Setiap hari, PT PLN melakukan dua kali pemadaman listrik, pada pagi dan malam hari. Karena itu, di Kota Bitung, sejumlah warga pernah mengamuk dan mengobrak-abrik kantor PT PLN akibat pemadaman listrik yang mengecewakan mereka.

Dalam kaitan itu, Gubernur Sulut SH Sarundajang, kemarin, secara khusus meminta maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik tersebut. Ia mengaku telah berusaha agar pemadaman tidak terjadi.

Di Surabaya, Juru Bicara PT PLN Distribusi Jawa Timur Faisal Asy’ari menyatakan, terbatasnya kapasitas pembangkit listrik dan minimnya anggaran investasi di sektor kelistrikan mendorong pihaknya mengendalikan pertumbuhan bisnisnya. Dalam kaitan itu, upaya yang ditempuh, antara lain, memperketat penambahan jumlah pelanggan baru.

Investor Jepang Mendominasi Investasi NTT

2007-07-03T00:13:00.001-07:00

[NTT ONLINE] - Investor Jepang mendominasi investasi asing di Nusa Tenggara Timur (NTT) yakni 10 perusahaan dengan realisasi investasi sebesar 16,5 juta dolar AS dari total 38 perusahaan asing dengan realisasi investasi 36,8 juta dolar AS. “Investor dari 10 negara lainnya yang juga berinvestasi di wilayah NTT tidak lebih dari lima perusahaan dengan realisasi investasi hanya belasan juta dolar AS,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) NTT, Drs Gulam Husein, di Kupang, Selasa.

Ia mengatakan, investor Jepang merencanakan investasi sebesar 21,6 juta dolar AS namun baru terealisasi 16,5 juta dolar AS, yang berlokasi di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Flores Timur, Sikka dan Manggarai Barat.

Investor asal Inggris menempati urutan kedua dalam kegiatan penanaman modal asing (PMA) di wilayah NTT yakni lima perusahaan dengan realisasi investasi 0,3 juta dolar AS dari 18,9 juta dolar AS yang direncanakan. Lokasinya di Kota Kupang, Kabupaten Ende, Ngada dan Manggarai Barat.

Investor asal Amerika Serikat juga berinvestasi dengan lima perusahaan yang berlokasi di Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Manggarai, Manggarai Barat dan Sumba Barat. Realisasi investasi sebesar dua juta dolar AS dari 5,9 juta dolar AS yang direncanakan.

“Investor asal Australia dan Perancis masing-masing hanya tiga perusahaan dengan nilai investasi berkisar antara 0,9 juta hingga satu juta dolar AS di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Sumba Timur, Sumba Barat dan Alor. Namun baru terealisasi sebesar 03 juta hingga 0,5 juta dolar AS,” ujar Husein.

Menurutnya, investor asal Korea hanya berinvestasi melalui tiga perusahaan pada satu lokasi yakni Kota Kupang, namun nilai investasinya tergolong tinggi yakni sebesar 39,8 juta dolar AS dan sudah terealisasi sebesar 36,7 juta dolar AS.

Investor China juga beraktivitas dengan tiga PMA dengan realisasi invesatasi 0,1 juta dolar AS dari 0,6 juta dolar AS yang direncanakan, di Kota dan Kabupaten Kupang serta Manggarai.

Investor Spanyol juga beraktivitas di wilayah NTT namun realisasi investasi hanya 0,3 juta dolar AS di Kabupaten Sikka. Namun, realisasi dan rencana investasinya sesuai.

“Berbeda dengan investor asal Malaysia, India dan Belanda yang merencanakan nilai investasi 01, juta hingga 0,3 juta dolar AS namun hingga kini belum terealisasi. Lokasi investasi direncanakan di Kota Kupang, kabupaten Sikka, Sumba Barat dan Manggarai Barat,” kata Husein.

Ia menambahkan, 38 perusahaan asing itu berkecimpung dalam bidang budidaya mutiara dan perhotelan serta perdagangan ekspor hasil perikanan, jasa penyiaran televisi swasta dan telekomunikasi selular, penangkapan ikan dan hasil laut, kapal pesiar, perkebunan, industri pembekuan ikan, industri pengolahan kopi dan industri barang jadi.

Bidang usaha lainnya yakni pengembangan pariwisata alam, Industri, pertambangan, pertanian dan pembangunan desa, industri es balok dan industri makanan ternak