Soetrisno Bachir Desak Nasionalisasi Perusahaan Malaysia

[Antara] - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir menyarankan pemerintah agar menasionalisasi aset-aset Malaysia di Indonesia, mengingat perlakuan bangsa itu yang sudah keterlaluan menginjak harga diri Indonesia. "Permohonan maaf saja tidak cukup, penghinaan yang diterima bangsa Indonesia oleh aparat keamanan dan masyarakat Malaysia sudah sampai di titik yang tidak terampunkan," kata Soetrisno Bachir melalui SMS yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.

Pernyataan Soetrisno Bachir itu menyikapi kenyataan perlakuan bangsa Malaysia sudah sedemikian keterlaluan menginjak-injak harga diri anak bangsa Indonesia. Perlakuan tersebut mulai dari pemerkosaan TKW oleh aparat keamanan dan RELA Malaysia, penyiksaan TKW oleh para majikan Malaysia yang menyebabkan puluhan WNI meninggal dunia dan ratusan lainnya trauma hingga penggiringan istri diplomat Indonesia di Malaysia.

Untuk itu, katanya, kita harus mendesak pemerintah Indonesia untuk menasionalisasi saja perusahaan-perusahaan Malaysia di Indonesia.Dikatakannya berbagai perusahaan Malaysia tersebut selama ini telah menikmati keuntungan yang besar dari bumi Indonesia.Mereka juga mengeksploitasi tenaga kerja bangsa Indonesia dengan harga murah."Sebelum pemerintah Malaysia serius menindak warganya yang biadab, perusahaan Malaysia di Indonesia harus dinasionalisasi," demikian Soetrisno Bachir. (*)

Presiden Yudhoyono Titip Surat kepada Ginandjar

[Kompas] - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menitipkan surat pribadinya kepada Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda melalui Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ginandjar Kartasasmita yang akan berangkat ke Jepang dalam waktu dekat.

Untuk menerima titipan surat itu, Ginandjar datang ke Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (11/10). Ginandjar berada di Kantor Presiden sekitar 1,5 jam.

"Tidak ada yang serius dalam pertemuan tadi. Presiden cuma menitipkan surat kepada PM Fukuda yang baru saja terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang," ujar Ginandjar yang bergegas meninggalkan kerumunan wartawan di Kantor Presiden.

Isi surat

Mengenai apa isi surat yang dititipkan Presiden Yudhoyono untuk PM Fukuda, Ginandjar mengaku tidak tahu karena belum membukanya.

Menurut Ginandjar, mengingat akan adanya perayaan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang tahun 2008, surat tersebut kemungkinan menyangkut hal itu.

Ginandjar mengemukakan, hubungan para pemimpin di Indonesia dengan PM Fukuda relatif dekat.

Beberapa minggu sebelum dipilih menjadi perdana menteri Jepang menggantikan PM Abe, Fukuda berkunjung ke Indonesia.

Saat bertemu dengan Presiden Yudhoyono, Fukuda memberikan jaminannya. Ia mengatakan, politik dan pemimpin Jepang boleh dan bisa berubah, tetapi kesinambungan hubungan Jepang dengan Indonesia tidak akan banyak berubah. (INU)

Tidak Rela Atas Perlakuan Hansip Malaysia

[KOINS] - Inilah akibatnya jika rakyat memiliki pemerintahan yang tidak kuat. Meskipun rakyat sudah mengecam habis-habisan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh “Rela” atau hansip Malaysia, namun sikap pemerintah Indonesia terkesan sangat lemah. Malah. Pemerintah turut berkomentar seperti rakyat, padahal sebagai pemimpin di negeri ini mereka lebih tepat melakukan tindakan atau aksi atas kejadian ini. Jangan no action, talk only (NATO)!

Ini tentu sangat menyayat hati kita yang sama sekali tidak rela atas perlakuan brutal hansip Malaysia tersebut. Keprihatinan kita semakin bertambah, ketika mendengar, Pemimpin bangsa ini lebih sibuk mengomentari kesiapanannya menghadapi pemilihan presiden 2009 nanti daripada mengurusi rakyatnya. Mau apa jadinya, bangsa Indonesia yang katanya gemah ripah lohjinawi ini. Mengapa kita tidak memiliki pemimpin yang bisa menegakkan harga diri bangsa dan negaranya ?

Sekedar mengingatkan, ada beberapa kebiadaban dan kesemena-menaaan hansip Malaysia dan polisi Malaysia terhadap kita. Pertama, kasus penangkapan terhadap istri atase pendidikan pada Kedubes Indonesia yang sedang belanja di mal. Sang isteri tidak melakukan kesalahan apa-apa, ia memiliki dokumen yang lengkap sebagai istri diplomat, namun tetap ditahan – meski kemudian dibebaskan. Kedua, kasus penggeledahan kasar yang dilakukan terhadap mahasiswa di Kuala Lumpur. Mereka mendobrak pintu dan meninggalkannya dalam kondisi rusak, tanpa kata maaf.

Ketiga, kasus pengeroyokan terhadap wasit karateka asal Indonesia, Donald Peter Luther Kolopito. Tanpa alasan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan mereka menghajar Luther secara brutal sampai babak belur. Keempat, kasus TKI, tentu kasus ini tidak bisa dihitung dengan jari. Hampir setiap hari ada saja TKIyang disiksa dan diperlakukan secara diskriminatif karena dianggap sumber keonaran.

Sangat tidak pantas pemerintah mengerdilkan diri sendiri dengan merelakan rakyatnya dihina bahkan dianiaya secara semena-mena. Dalam pandangan kami, kita harus menunjukkan keberanian bahwa Indonesia tidak mau dilecehkan. Caranya tidak cukup dengan himbauan apalagi cuma tuntutan kata maaf, melainkan melalui tindakan yang jelas dan nyata. Inilah momentum penting bagi Presiden Soesilo Yudhoyono (SBY) untuk menyatakan dirinya sebagai orang yang tegas dan berwibawa – bukan sebagai orang peragu, seperti yang dikritik banyak orang. Kita tunggu, tindakan pemerintah sekarang juga.

Aktivis Buruh Migran Desak Pembubaran RELA

[Tempo Interaktif] - Aktivis buruh migran (Migrant Care) mendesak Pemerintah pro aktif menuntut Pemerintah Malaysia membubarkan RELA (Ikatan Relawan Rakyat), sebuah milisi sipil yang dibentuk pemerintah Malaysia.

Direktur Eksekutif Migrant CARE Anis Hidayah melalui surat elektroniknya kepada Tempo menyatakan, pihaknya juga akan mengadukan Pemerintah Malaysia kepada Human Rights Council dan UN Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants Perserikatan Bangsa-Bangsa. Alasannya, "Malaysia dengan sistematik membentuk milisi sipil pelanggar HAM buruh migran," kata Anis.

Menurut dia, tindak kekerasan dan perlakuan terhadap buruh migran di luar batas kemanusiaan itu tidak ubahnya seperti gang criminal terorganisasi untuk menciptakan ketakutan dan terror pada buruh migran yang bekerja di Malaysia.

Tindakan RELA menangkap istri seorang diplomat Indonesia dan juga mengobrak-abrik asrama mahasiswa Indonesia merupakan bukti milisi sipil Malaysia itu telah bertindak melampaui batas. Selain itu, pekan lalu, juga terungkap dua kasus perkosaan yang dilakukan oleh anggota polisi Malaysia dan anggota RELA terhadap buruh migran perempuan asal Indonesia yang sedang hamil.

Buruh migran tersebut diidentifikasi berasal dari Lampung. Kasus perkosaan oleh RELA ini bukan hanya dilakukan kali ini saja. Dalam tahun ini Migrant CARE juga mengadvokasi kasus serupa yang dialami buruh migran perempuan asal Nusa Tenggara Barat.

Migrant Care menyayangkan sikap Malaysia yang tak pernah menindaklanjuti berbagai kebrutalan itu dan bahkan cenderung mengabaikannya. Lebih-lebih lagi, Pemerintah juga sangat lamban untuk menuntut Pemerintah Malaysia memproses tindakan kriminal yang dilakukan oleh RELA dan juga aparat Malaysia lainnya. (*)

Sikap Indonesia Harus Tegas Soal Myanmar

[Asia Studies Forum] - Sampai saat ini Indonesia terkesan kurang tegas dalam menyikapi persoalan Myanmar. Padahal sebagai anggota tidak tetap Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Indonesia harus menunjukkan ketegasan dalam menyikapi situasi terakhir di Myanmar.

Pemerintah Indonesia seharusnya berani mendesak DK PBB agar mengirimkan tim kemanusiaan ke Myanmar. Pengiriman humanitarian intervention ke Myanmar ini dianggap penting, soalnya pelanggaran hak azasi manusia (HAM) di negara tersebut semakin memburuk dan menjadi ancaman bagi perdamaian.

Selain mengambil inisiatif dengan mendesak PBB tersebut, Indonesia juga seharusnya berani mengusulkan agar ASEAN membekukan keanggotaa Myanmar sampai demokrasi di negara itu pulih kembali. Pernyataan Indonesia sangat penting untuk menegakkan wibawa dan kehormatan bangsa sekaligus menjunjung tinggi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam pandangan kami, seharusnya Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil peran secara terbuka dengan membuat pernyataan tegas yang menolak tindakan represif junta militer dalam menghadapi gejolak politik di Myanmar. Bagaimana menurut Anda ?

(Sumber : Kontan (1/10/2007), Bisnis Jakarta (9/10/2007)

Ketua Panja Illegal Logging DPR Kembalikan Bingkisan dari Raja Garuda Mas (RGM)

[Detik Dotcom] - Meski KPK telah melarang pejabat negara menerima bingkisan Lebaran, ternyata masih ada perusahaan yang nekat memberikan parcel. Salah satunya PT RGM Indonesia. Parcel itu diterima Aulia Rahman, Ketua Panja Illegal Logging yang juga anggota FPG DPR. Namun, karena takut dengan pasal gatifikasi, Aulia berencana mengembalikan bingkisan berukuran 25 X 25 cm itu.

“Saya ini pejabat negara, karena ada UU Gratifikasi dan seruan lasangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saya akan mengembalikan ini,” kata Aulia dalam jumpa pers di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (28/9).

Aulia juga mengaku tidak kenal mengenal pimpinan RGM. “Saya tidak kenal dengan para pejabatnya, dan pekerjaan saya tidak ada hubungannya dengan perusahaan itu. Memang saya menjadi Ketua Panja Illegal Logging, dan saya pernah mengeluarkan pernyataan kerusakan hutan tanggung jawab siapa,” beber Aulia.

Bingkisan yang dibungkus dengan kertas coklat itu diberikan menjelang buka puasa Kamis, 27 September. Bingkisan itu dikirimkan langsung ke rumahnya di kawasan Cikini. “Saya tidak berhak membuka di sini, biar nanti saya serahkan ke KPK biar dibuka, kalau mau.” Kata Aulia.

Kepada wartawan, Aulia memperlihatkan amplop bertuliskan “Kepada Yth, Bapak Aulia Rahman SH di tempat”. Di sudut lain tertulis “Dari PT RGM Indonesia di Jalam MH Thamrin, No 31, Jakarta 10230”. “Namanya saja sudah salah, padahal saya sudah doctor,” cetus Aulia.

Hubungan Indonesia-Jepang Tetap Baik Meski Sejumlah Menteri Terlibat Skandal

[Kapan Lagi] - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, hubungan Indonesia dengan Jepang tidak akan berubah atau tetap terjalin dengan baik, meskipun saat ini terjadi beberapa skandal politik yang menjerat sejumlah menteri di negara itu.

"Hubungan antara Jepang dan Indonesia tidak akan berubah, walaupun terjadi perkembangan politik di Jepang," kata Presiden Yudhoyono, seperti diungkapkan Juru Bicara Presiden Dino Patti Djalal, di Kantor Presiden, sesaat Presiden menerima delegasi Japan Indonesia Association (Japinda) dan Perhimpunan Persahabatan Indonesia Jepang (PPIJ).

Delegasi Japinda dan PPIJ yang dipimpin anggota senior parlemen Jepang dari Liberal Democratic Party (LDP), Yasuo Fukuda, dan didampingi Dubes Jepang untuk Indonesia Shin Ebihara, menyampaikan rencana perayaan ulang tahun ke-50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang.

Sedangkan Presiden Yudhoyono didampingi Mensesneg Hatta Rajasa dan Seskab Sudi Silalahi.

Delegasi tampak didampingi pengusaha Rachmat Gobel, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginanjar Kartasasmita, Agus Gumiwang serta Heru Santoso.

Menurut Presiden Yudhoyono, Dino menjelaskan, menghargai sekali peran Japinda yang ingin menjembatani "people to people contact" antara Indonesia-Jepang.

"Presiden meminta agar Japinda dan pemerintah Jepang dapat membantu Indonesia mengembangkan apa yang dinamakan ekonomi kreatif. Ekonomi yang dimotori oleh kreativitas, dimotori oleh knowledge, didorong teknologi," kata Dino.

Ini menunjukkan indikasi komitmen dan peran lembaga itu untuk mendorong peningkatan hubungan yang makin erat antara kedua negara ke depan.

Presiden Yudhoyono ujar Dino, juga menyatakan dukungan penuh atas upaya untuk merayakan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang tersebut.

"Dan beliau (Presiden--red), meminta agar perayaan hubungan ini dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang konstruktif dan mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat," tutur Dino.

Sementara itu, Yasuo Fukuda mengatakan ingin menjadikan perayaan 50 tahun hubungan diplomatik ini sebagai momentum meningkatkan kembali hubungan bilateral Indonesia-Jepang.

"Kita ingin hubungan ini memasuki tahapan yang baru. Kami ingin menarik perhatian seluruh rakyat maupun pengusaha Jepang dan Indonesia agar mencari terobosan atau cara-cara baru meningkatkan kualitas hubungan Jepang dan Indonesia," jelas Fukuda.