Komitmen Investasi Asing 2007 Dekati Tingkat Pra-krisis Moneter

[ANTARA NEWS] - Komitmen investasi asing di Indonesia pada 2007 sudah mencapai 31,33 miliar dolar AS atau sudah hampir mencapai nilai investasi asing sebelum krisis moneter 1997, yakni sekitar 33 miliar dolar AS, kata seorang pejabat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.

Peningkatan drastis nilai komitmen investasi asing pada 2007 dibanding 2006 yang hanya 8,70 miliar dolar AS itu membuktikan meningkatnya kepercayaan banyak investor asing terhadap Indonesia, kata Wakil Ketua BKPM untuk Promosi Investasi, Darmawan Djajusman, di Melbourne, Jumat.

"Indikasi meningkatnya kepercayaan investor asing kepada Indonesia ini antara lain juga bisa dilihat penguatan indeks Bursa Efek Jakarta," katanya, di depan sekitar 100 orang investor Australia dalam Forum Investasi Festival Indonesia (FI) 2007 di Hotel Sofitel, Melbourne.

Darmawan memaparkan kondisi aktual perekonomian dan dampak positif dari pemberlakuan undang-undang investasi yang baru terhadap daya tarik Indonesia di mata investor.

Ia mengatakan berbagai indikator makro ekonomi Indonesia juga semakin menambah daya tarik. Beberapa indikator tersebut adalah angka pertumbuhan produk domestik bruto yang mencapai sekitar enam persen, cadangan devisa 51,43 miliar dolar AS (hingga 31 Agustus 2007), suku bunga Bank Indonesia sebesar 8,25 persen, inflasi 3,58 persen (Januari-Agustus 2007) dan realisasi investasi yang mencapai 11,70 miliar dolar AS atau naik 123,16 persen (Januari-Agustus 2007), katanya.

"Yang tak kalah penting untuk diingat para investor Australia adalah ada sekitar 18 juta orang kelas menengah di Indonesia ...," katanya.

Peningkatan nilai komitmen investasi di Indonesia itu juga terlihat dalam kecenderungan investasi dalam negeri. Pada periode Januari - Agustus 2007, nilai investasi domestik meningkat sekitar 50,96 persen dari 10,75 miliar dolar AS pada 2006 menjadi 16,23 miliar dolar AS.

Bagi para investor Australia, peluang investasi di Indonesia tidak lagi hanya terbatas pada sektor pertambangan yang selama bertahun-tahun menjadi pilihan utama mereka, tetapi juga di sektor-sektor lain, seperti infrastruktur berupa pelabuhan dan jalan tol, usaha kecil dan menengah, serta perbankan, katanya.

Di bidang pembangunan infrastruktur misalnya, listrik dan jalan tol terbuka bagi para investor asing karena ada kebutuhan listrik sekitar 13.500 Mega Watt serta 38 jalan tol, katanya.

Jadi, jika selama ini para investor asing, termasuk Australia, cenderung melirik daerah-daerah di luar Jawa karena sumberdaya alamnya yang besar, potensi investasi juga masih terbuka di wilayah Jawa, tambahnya.

Menurut Darmawan, peningkatan drastis nilai komitmen investasi asing ke Indonesia pada 2007 ini tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan undang-undang investasi baru dan kebijakan satu pintu (one stop shop policy) dimana BKPM mengumpulkan para wakil dari berbagai kementerian terkait dan Pemda-Pemda di dalam satu atap sehingga pelayanan dan proses perizinan bagi para investor semakin baik dan cepat.

Beberapa ciri undang-undang investasi RI yang baru itu adalah terjaminnya pelayanan yang sama, tidak adanya keharusan modal minimal, adanya jaminan kebebasan membawa keluar investasi dan keuntungan, kepastian hukum, penyelesaian sengketa dan pelayanan investasi yang baik kepada para investor, katanya.

"Dari hak guna tanah pun, saat ini para investor diberikan hak pengolahan tanah selama 95 tahun, hak pembangunan 80 tahun dan hak guna tanah 70 tahun," katanya.

Disamping itu, para investor asing pun kini diberikan insentif fiskal baik berupa pengecualian maupun pengurangan pajak pendapatan untuk sektor-sektor tertentu, kata Darmawan.

Sementara itu, Peter Nevile dari "Nevile & Co.Commercial Lawyers" mengingatkan para investor dan pengusaha Australia agar menurunkan harapan yang terlalu tinggi kepada Indonesia pasca era reformasi yang membawa dampak positif bagi tumbuhnya demokrasi.

Karena, menurut dia, perubahan di negara itu tidak dapat selesai hanya dalam waktu "semalam". "Jadi tolong bantu Indonesia," kata Nevile.


Tingkatkan kemitraan

Sebelumnya, Konsul Jenderal RI di Melbourne, Budiarman Bahar, mengatakan Forum Investasi yang terlaksana atas kerja sama BKPM dengan KJRI Melbourne itu diharapkan dapat meningkatkan kemitraan para pengusaha kedua negara.

Sejauh ini, Indonesia masih merupakan mitra perdagangan ke-13 Australia, dengan nilai perdagangan bilateral mencapai sekitar 10,4 miliar dolar AS, katanya.

Duta Besar RI untuk Australia dan Vanuatu, TM Hamzah Thayeb, dalam sambutannya pada acara itu menekankan bahwa "Indonesia Baru" yang demokratis terus menggeliat dan berprospek cerah ke depan.

Kemitraan Indonesia dan Australia pun semakin menguat di berbagai bidang, ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kemitraan komprehensif dan Perjanjian Lombok yang mencakup beragam sektor, katanya.

Festival Indonesia (FI) 2007 yang diselenggarakan untuk yang ketiga kalinya pada 9-11 November ini juga diisi dengan pameran dagang, 'Malam Sulawesi', dan bazar makanan Indonesia.

Dalam festival yang berlangsung di kawasan Waterfront City Dockland, Melbourne, itu para delegasi dari sejumlah Pemda kabupaten dan provinsi di Indonesia ikut memeriahkan acara budaya dan perdagangan.

Mereka itu berasal dari Pemda Kabupaten Sleman, Dekranasda Provinsi Bali, Pemprov Sumbar, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, Pemda Jawa Barat, DKI Jakarta, Pemda Kalimantan Tengah, dan Pemprov Gorontalo.

Selain itu delegasi Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi, Pemprov Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.

Disamping pertunjukan seni budaya Nusantara, festival yang diharapkan pihak KJRI Melbourne dihadiri sedikitnya 30 ribu orang itu juga menampilkan lokakarya pembuatan Batik Sleman dan tarian Nusantara.

Festival yang penyelenggaraannya melibatkan sekitar 200 orang mahasiswa Indonesia di Melbourne dan pembiayaannya antara lain didukung oleh Bank Indonesia, BNI, Bank Mandiri, BRI, BHP dan Garuda Indonesia itu juga menghadirkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Muliaman Hadad. (*)